sejarah pemilu di indonesia

 Sejarah dan Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia

Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu di Indonesia merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di NKRI. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya (representative democracy) adalah melalui Pemilu.

Pada awalnya Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada 2002 pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan dalam agenda Pemilu

Partisipasi politik di fabel tuna netra

Pemilihan skripsi dengan judul FASILITASI HAK POLITIK DIFABEL TUNA NERTA : Studi Deskriptif

Pelaksanaan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di

Kota Surabaya, merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan pelaksanaan asas pemilu yaitu

langsung, umum, bebas, rahasia pada pemilihan umum legislatif di Kota Surabaya bagi golongan difabel

tuna netra atas partisipasi politik nya. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena adanya tuntutan atas

pemenuhan hak politik dan persamaan hak bagi difabel khususnya difabel tuna netra.

Ada tiga permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis yaitu pelaksanaan asas Luber bagi difabel tuna netra

di Kota Surabaya, kemampuan lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas Luber bagi

difabel tuna netra, dan kebijakan yang mengatur dalam pelaksanaan asas Luber bagi difabel tuna netra.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencoba mendeskripsikan permasalahan. Penulis

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sebagai alat analisis

permasalahan penulis menggunakan Teori Partisipasi Politik, Teori Kebijakan Publik, dan Teori

Kelembagaan.

Pemilu Legislatif 2009 di Kota Surabaya yang lalu ternyata belum menjadikan sebuah pemilu yang

aksesibel bagi tuna netra bagi terlaksana nya asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia. Partisipasi

politik difabel tuna netra dalam melaksanakan hak politk nya belum dapat terpenuhi dengan maksimal

karena aturan-aturan teknis yang ada justru menghilangkan hak politik tersebut.